Literasi Sekolah oh Literasi Sekolah

Pada awal semeter ganjil lalu, tepatnya awal tahun pelajaran 2017-2018, wali kelas kami mengumumkan bahwa seluruh siswa wajib membawa buku bacaan bebas ke sekolah untuk dibaca setiap hari, 15 menit sebelum kelas dimulai. Beberapa teman kami sangat antusias mendengar pengumuman itu dan sebagian terlihat cemberut memikirkan biaya yang akan mereka keluarkan untuk menbeli sebuah buku. Setidaknya itulah awal Gerakan Literasi Sekolah di SMP (SLUB) Saraswati 1 Denapasar. Lantas, apakah gerakan ini akan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemerintah?

            Gerakan Literasi Sekolah (GLS) adalah program yang sebenarnya sudah dicetuskan pada tahun 2015 silam melalui Permen 23. Sempat tenggelam dan akhirnya kembali digalakkan pada awal tahun 2017. Sederhanya, program ini menyiratkan imbauan kepada sekolah untuk membudayakan membaca kepada para siswanya setidaknya selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Memang waktu 15 menit itu tidaklah banyak untuk kegiatan membaca yang mesti terpotong lagi oleh administrasinya yang panjang. Setelah membaca, siswa mesti menuliskan hal-hal yang telah dibacanya pada sebuah jurnal. Dari 15 menit, paling tidak kegiatan membaca hanya optimal berlangsung selama delapan menit. Bisa dibayangkan berapa halaman yang mampu diselesaikan dalam waktu sesingkat itu?

            Hal lain yang patut dijadikan pertimbangan adalah ketersediaan buku bacaan. Beberapa siswa (berdasarkan pengamatan pribadi) ternyata sangat berat untuk membawa sebuah buku ke sekolah. Ketidakmampuan untuk membeli dan tidak adanya budaya membaca di lingkungan keluarga, menjadikan kesulitan tersendiri bagi mereka. Gerakan literasi sekolah semestinya dibarengi dengan gerakan pengadaan buku bacaan oleh pemerintah.

Tidak Berkualitas

          Buku bacaan yang entah kebetulan atau tidak yang paling banyak dibawa oleh siswa adalah buku dongeng. Tidak hanya itu, siswa yang lupa membawa buku, kadang hanya mengambil begitu saja buku yang ada di perpustakaan. Alhasil buku bacaan mereka adalah buku bacaan lawas dan kembali isinya adalah cerita rakyat. Lagi-lagi masalahnya adalah kurangnya bahan bacaan yang berkualitas. Bahkan pada beberapa kasus, guru menemukan siswa membaca novel dengan konten dewasa. Hal ini diperparah oleh kurangnya kontrol guru terhadap siswa-siswanya. Guru sibuk membuat administrasi di depan kelas, kalau sudah selesai, sebagian besar hanya bisa diam menunggu 15 menit itu selesai. Sesuai dengan pengamatan kami, tidak banyak guru yang membaca di depan kelas. Tidak ada siswa yang tahu tentang Robert T. Kiyosaki. Tidak banyak yang tahu tentang Pramodeya Ananta Toer, apalagi yang tahu tentang Dan Brown.

            Apabila pemerintah memang benar-benar serius untuk menanamkan minat baca kepada siswa sejak dini, sepertinya pemerintah perlu merevisi batasan waktu yang hanya 15 menit itu. Menurut kami, membaca buku bacaan di luar buku pelajaran itu juga sama artinya dengan belajar. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak menambah jam membaca bagi siswa.

Gerakan literasi sekolah tentu saja tidak hanya menyasar anak-anak. Dalam praktiknya, guru sebagai pionner di dalam kelas sudah semestinya memberikan contoh kepada siswanya ketika kegiatan membaca dilakukan. Setidaknya, guru harus ikut membaca, bukan sebagai pengawas yang mengawasi “tahanan”-nya membaca, sehingga terjadi kesesuaian antara harapan pemerintah dengan hasilnya.(ana/lio)